KPK Ungkap Ada 700 Anggota Polri Wajib Lapor Belum Setor LHKPN

Ilustrasi polisi.

Jumat, 12 Mei 2023 – 07:58 WIB

VIVA Nasional– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sekitar 700 anggota Polri belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal tersebut terungkap ketika pihak KPK melakukan pertemuan dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri beberapa waktu lalu.

“Dalam pertemuan kami dengan Irwasum Polri dibahas antara lain terkait kepatuhan LHKPN di lingkungan Polri. Irwasum akan memimpin dan mengkoordinasikan penyampaian LHKPN dari sekitar 700 wajib lapor di lingkungan Polri yang belum menyerahkan LHKPN,” ujar Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat 12 Mei 2023.

Ipi menambahkan dari pertemuan itu juga, KPK dan Polri bersepakat akan menyelesaikan urusan LHKPN anggota Polri yang belum wajib lapor dalam satu bulan ke depan. “Disepakati dalam waktu 1 bulan akan selesai,” katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo RDP dengan Komisi III

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo RDP dengan Komisi III

Pihak KPK mengaku siap memberikan bantuan terkait pemeriksaan dan pendaftaran LHKPN ratusan anggota Polri tersebut.

“Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN siap untuk memberikan asistensi dan pendampingan demi mendukung komitmen Polri mewujudkan 100 persen kepatuhan lapor di lingkungan Polri,” tutur Ipi.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri kembali mengingatkan seluruh Penyelenggara Negara untuk wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Firli, laporan LHKPN secara periodik Tahun 2022, dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2023.

Halaman Selanjutnya

“Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang Penyelenggara Negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara,” kata Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu, 1 Maret 2023.

img_title

Sumber: www.viva.co.id