Panglima TNI Harus Beri Perhatian Serius Masalah Kedaulatan di ZEE

Pengamat Maritim IKAL SC Marcellus Hakeng Jayawibawa

Jumat, 30 Desember 2022 – 18:14 WIB

VIVA Nasional – Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebut penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI merupakan ‘kado istimewa’ jelang akhir tahun. Yudo diharapkan mampu menangani berbagai persoalan maritim di Tanah Air.

“Dengan terpilihnya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI, menjadi angin segar bagi sektor maritim. Dan, boleh jadi pilihan Presiden Jokowi juga memenuhi harapan dari para penggiat maritim. Saya menyatakan langkah Presiden Jokowi memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat,” kata Hakeng dalam keterangannya, Jumat 30 Desember 2022.

VIVA Militer: KRI Dewaruci jalankan misi Ekspedisi Maritim 2022 ke Pulau Jawa

VIVA Militer: KRI Dewaruci jalankan misi Ekspedisi Maritim 2022 ke Pulau Jawa

Hakeng mengatakan, dengan latar belakang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dari TNI Angkatan Laut diharapkan mampu membawa TNI menjaga wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari  Miangas hingga Rote.

Yudo diharapkan dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang  terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yakni Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; Tata kelola dan kelembagaan laut; Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; Budaya Bahari; dan Diplomasi Maritim. 

Hakeng juga berbicara mengenai persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan kerapkali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari China dan Vietnam. 

Ditambah lagi persoalan pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL.

Halaman Selanjutnya

“Eskalasi di wilayah perairan Natuna akan terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia,” ujar Hakeng.

img_title

Sumber: www.viva.co.id