Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Revisi UU TNI Guna Kembalikan Dwifungsi

Ilustrasi kegagahan TNI (VIVA)

Rabu, 10 Mei 2023 – 11:14 WIB

VIVA Nasional – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta kepada Pemerintah untuk meninjau ulang revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu sendiri tergabung dari Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta. 

“Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini,” kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil, hal tersebut, dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. 

“Ditambah lagi, substansi perubahan yang diusulkan oleh pemerintah bukannya memperkuat agenda reformasi TNI yang telah dijalankan sejak tahun 1998, tapi justru malah sebaliknya. Alih-alih mendorong TNI menjadi alat pertahanan negara yang profesional, sejumlah usulan perubahan memundurkan kembali agenda reformasi TNI,” ujarnya. 

Centra Initiative, Al Araf menyebut bahwa, berdasarkan draft yang ada, pihaknya menilai terdapat beberapa usulan perubahan UU TNI yang membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan HAM. 

Halaman Selanjutnya

Al Araf menyebut, perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Revisi UU TNI yang memasukan fungsi TNI bukan hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga keamanan negara adalah hal yang keliru. 

img_title

Sumber: www.viva.co.id