Tuntut Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Massa Buruh Siapkan Aksi Kepung Jakarta

Batu nisan bertuliskan RIP Omnibus Law dalam aksi hari buruh di kawasan Monas.

Jumat, 12 Mei 2023 – 17:53 WIB

VIVA Nasional – Puluhan pimpinan serikat buruh pekerja menggelar rapat akbar di Majalengka, Jawa Barat, Kamis, 11 Mei 2023. Dalam rapat akbar itu, disepakati rencana menginisiasi aksi kepung Jakarta pada 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023.

Kesepakatan itu tertuang dalam ‘Resolusi Majalengka 11 Mei 2023 Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB)’. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI yang juga Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Jumhur Hidayat menyampaikan rapat akbar di Majalengka jadi pesan kepada Pemerintah dan DPR.

Menurut dia, ada perlawanan terhadap regulasi-regulasi yang nyata dan jelas merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya. Ia bilang perlawanan terhadap UU Cipta Kerja tidak akan berhenti.

“Jadi, aliansi yang terdiri dari puluhan konfederasi dan federasi ini tidak akan pernah berhenti sebelum regulasi-regulasi yang sontoloyo itu, yang meminggirkan orang kecil yang sudah terpinggirkan itu, dicabut,” kata Jumhur, dalam keterangannya, Jumat, 12 Mei 2023.

Jumhur bilang, berdasarkan teori, pencabutan bisa dilakukan karena perubahan dalam suatu kebijakan dengan berbagai cara. Selain tekanan publik, bisa dari kajian intelektual ataupun dari para pengambil keputusan yang berkesadaran.

Perwakilan pimpinan organisasi buruh rapat akbar di Majalengka, Jawa Barat.

Perwakilan pimpinan organisasi buruh rapat akbar di Majalengka, Jawa Barat.

Pun, menurutnya saat kajian publik tak menghasilkan perubahan yang bagus lantaran pengambil keputusan tak punya kesadaran, maka tekanan massa atau public pressure dari civil society bisa dilakukan. Ia menyampaikan tekanan publik untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut.

Halaman Selanjutnya

“Kita hanya menyatakan bahwa kita tidak setuju kebijakan itu, karena ada kebijakan-kebijakan yang lain yang buktinya selama puluhan tahun bisa membuat pertumbuhan ekonomi tinggi dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, tetapi mengapa sekarang dibuat aturan yang seperti itu misalnya?” jelas Jumhur.

img_title

Sumber: www.viva.co.id